Permohonan Pengertian Jalan Rusak: Sastra Sembiring Menyoroti Anggaran Daerah yang Tidak Tepat

Ketidakpuasan masyarakat terhadap infrastruktur jalan di Deli Serdang semakin meningkat setelah pernyataan yang dikeluarkan oleh Bupati dr Asri Ludin Tambunan. Pernyataannya yang mengaitkan perbaikan jalan dengan kewajiban membayar pajak memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat merasa bahwa pernyataan tersebut bukan hanya tidak peka, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi kehidupan mereka yang selama ini tertekan oleh keadaan jalan yang buruk.

Reaksi Masyarakat Terhadap Pernyataan Bupati

Ucapan Bupati yang menyatakan, “Jalan di kampung kalian rusak, jangan berharap diperbaiki kalau belum bayar pajak. Mau pakai apa bangun jalan, pakai daun,” telah memicu kemarahan publik. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai cermin dari ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup di tengah infrastruktur yang tidak memadai.

Dalam pandangan masyarakat, ungkapan tersebut menunjukkan seolah-olah pemerintah hanya memprioritaskan daerah yang dianggap mampu memberikan kontribusi pajak yang besar. Hal ini menciptakan kesan bahwa kepentingan rakyat kecil sering kali terabaikan, meskipun mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dan pelayanan publik yang memadai.

Suara Pemuda dan Aktivis Lingkungan

Sastra Sembiring, seorang tokoh pemuda dan aktivis lingkungan, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Bupati tersebut. Ia berpendapat bahwa pernyataan itu menunjukkan adanya jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat yang sebenarnya. “Jika rakyat kecil diminta untuk memahami kondisi jalan yang rusak karena alasan pajak, maka mereka juga berhak mempertanyakan ke mana anggaran daerah sebenarnya dialokasikan,” ujarnya.

Sembiring menegaskan pentingnya seorang pemimpin untuk hadir dengan solusi dan empati, bukan dengan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat yang harus berjuang setiap hari menghadapi jalan yang rusak dan risiko yang menyertainya. “Jangan sampai terbangun kesan bahwa pembangunan hanya untuk wilayah atau kelompok tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar,” tambahnya.

Kritik Terkait Kasus Bayi Arisha

Kritik masyarakat semakin memuncak ketika pernyataan Bupati dikaitkan dengan nasib bayi Arisha Zainaba, seorang warga Patumbak yang berjuang melawan penyakit jantung bocor. Dalam situasi ekonomi yang sulit, bantuan dari pemerintah daerah untuk pengobatan Arisha dinilai tidak maksimal, memicu pertanyaan masyarakat mengenai kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil.

“Publik jadi bertanya-tanya, apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak besar, mereka tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah?” ungkap Sembiring. Ironisnya, di tengah perjuangan masyarakat untuk membantu biaya pengobatan Arisha, ditemukan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk rehabilitasi fasilitas institusi tertentu.

Persepsi Ketimpangan

Keberadaan alokasi anggaran tersebut menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Di saat rakyat kecil berjuang secara swadaya untuk memperbaiki jalan desa dan mencari bantuan demi keselamatan anak-anak mereka, pemerintah terlihat lebih cepat merespons proyek-proyek besar yang bersifat kelembagaan.

• Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif.
• Rakyat tidak menolak kewajiban pajak jika uang yang dibayarkan kembali dalam bentuk yang nyata.
• Pembangunan yang adil dan pelayanan kesehatan yang optimal harus menjadi prioritas.
• Masalah infrastruktur harus ditangani dengan serius dan tidak hanya menjadi retorika.
• Solidaritas masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi pemerintahan.

Harapan di Tengah Kesulitan

Kisah Arisha, meskipun menggambarkan ketidakadilan, juga menghadirkan harapan. Dukungan dari individu dan organisasi yang peduli membantu Arisha mendapatkan pengobatan yang diperlukan, dan kondisi kesehatannya berangsur membaik. Ini menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan yang ada.

Bagi sebagian besar warga, peristiwa ini adalah pengingat bahwa saat pemerintah gagal, masyarakat bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini menciptakan rasa optimisme bahwa meskipun ada ketidakadilan, kepedulian dan tindakan kolektif masyarakat tetap dapat memberikan solusi.

Menunggu Tindakan Pemerintah

Saat ini, perhatian publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Apakah kritik dan keluhan masyarakat kecil akan mendapatkan respon yang berarti dalam bentuk evaluasi dan kebijakan yang lebih berpihak, atau justru akan dianggap sebagai suara yang tidak penting dan akan terlupakan seiring waktu?

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait polemik ini. Masyarakat berharap bahwa pemerintah akan mendengarkan suara mereka dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, sehingga setiap warga negara, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.