Di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama dengan Wakil Gubernur Surya dan jajarannya, berkomitmen untuk menciptakan arah pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023, yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Medan, pada tanggal 22 April 2023, fokus utama diarahkan pada enam pilar pembangunan yang esensial. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Fokus pada Enam Pilar Pembangunan
Gubernur Bobby menekankan pentingnya enam pilar dalam perencanaan pembangunan yang menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Utara untuk tahun 2027. Pilar-pilar ini menjadi strategi utama yang akan membentuk kebijakan dan program pembangunan di wilayah tersebut.
Enam pilar pembangunan yang dimaksud meliputi:
- Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
- Peningkatan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor.
- Peningkatan Investasi: Menarik lebih banyak investasi untuk menggerakkan perekonomian daerah.
- Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah: Mengoptimalkan sumber daya lokal untuk menciptakan industri yang kuat.
- Penguatan Daya Saing Daerah: Meningkatkan kemampuan bersaing dalam pasar nasional dan internasional.
- Pemulihan Pascabencana: Mengembangkan infrastruktur dan layanan yang tangguh pasca bencana untuk masyarakat.
Mendukung Percepatan Pembangunan di Kepulauan Nias
Dalam paparannya, Gubernur Bobby menggarisbawahi bahwa salah satu prioritas utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias. Dia menyadari bahwa wilayah ini seringkali mengalami kesenjangan dalam pembangunan dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumut.
“Ini adalah langkah yang harus kita ambil. Salah satu fokus kami di tahun 2027 adalah untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias,” ujarnya dengan tegas.
Untuk meningkatkan pembangunan di kawasan tersebut, Pemprov Sumut merencanakan tiga klaster penting, yaitu:
- Kawasan Produksi
- Logistik
- Pariwisata
Bobby menjelaskan bahwa pengembangan jalur logistik sangat krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi di Kepulauan Nias. “Kami akan membangun pergudangan logistik dan cold storage, sehingga semua kebutuhan dapat dikelola dengan baik di satu titik,” imbuhnya.
Ekspansi Program Pembangunan Berkelanjutan
Rencana pembangunan tahun 2027 diharapkan menjadi fase ekspansi dari berbagai program yang telah dicanangkan sejak tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan hingga tahun 2029.
Bukan hanya sektor fisik yang menjadi perhatian, Pemprov Sumut juga memperkenalkan kebijakan pendidikan gratis yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026. Program ini khususnya menyasar Kepulauan Nias dan daerah yang terdampak bencana.
“Perencanaan untuk tahun 2026 mencakup pendidikan gratis di seluruh SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kepulauan Nias. Kami memastikan tidak ada lagi iuran yang harus dibayarkan, termasuk biaya komite yang bervariasi setiap sekolah. Awalnya kami fokus di Kepulauan Nias, namun karena adanya bencana akhir tahun 2025, kami memperluas program ini ke daerah terdampak lainnya,” kata Bobby menjelaskan.
Peningkatan Sektor Kesehatan
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga mengambil langkah strategis dengan memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis. Penempatan prioritas akan diberikan kepada mereka yang bertugas di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Indikator Pembangunan yang Positif
Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pandangannya mengenai indikator pembangunan di Sumut. Menurutnya, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan, tren yang ditunjukkan sangat positif.
Dia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional. “IPM merupakan refleksi dari kualitas masyarakat di Sumut, mencakup pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Dengan angka 76,47, IPM Sumut lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya 75,90. Ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Sumut tergolong baik,” jelas Tito menekankan pentingnya upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Gubernur H. Surya, serta para bupati dan walikota se-Sumatera Utara. Komitmen semua pihak dalam Musrenbang ini diharapkan dapat memperkuat sinergi demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik.
